Properti Archive

Bidang Konstruksi Penyumbang Ketiga Perkembangan Ekonomi Nasional

Bidang konstruksi tempati posisi ketiga jadi pendorong perkembangan ekonomi di Indonesia selama 2016, dengan peran 0, 51 % sesudah bidang industri pemrosesan serta bidang perdagangan.

Berdasar pada data Tubuh Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada th. 2016 tumbuh sebesar 5, 02 %, lebih tinggi dibanding th. 2015 yang meraih 4, 88 %.

Peran bidang konstruksi untuk pembentukan product domestik bruto (PDB) juga cukup penting, yaitu 10, 38 %.

Angka ini membuatnya di urutan ke-4 sesudah bidang industri, pertanian, serta perdagangan.

“Pembangunan infrastruktur terkecuali sudah menggerakkan ekonomi riil, ikut menyumbang perkembangan ekonomi negara kita. Infrastruktur juga sudah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar, ” kata Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam tayangan pers yang di terima KompasProperti, Jumat (10/2/2017).

Menurut Basuki, ekonomi yang produktif mustahil diraih jika tidak di dukung ketersediaan infrastruktur yang ideal.

Oleh karenanya infrastruktur adalah kunci untuk perkembangan ekonomi, termasuk juga pemerataan pembangunan.

Berkaitan hal tersebut, Kementerian PUPR selama th. 2016 sudah bangun infrastruktur dalam rencana mensupport program prioritas nasional seperti ketahanan air serta pangan, konektivitas antar daerah, dan penyediaan perumahan serta permukiman.

Realisasi akhir keuangan Kementerian PUPR pada th. biaya 2016 yaitu 91, 32 % dari pagu efisien sebesar Rp 91, 21 triliun.

Proses pembangunan infrastruktur pada th. 2017 masih tetap jadi satu diantara tumpuan untuk meraih tujuan perkembangan ekonomi sebesar 5, 2-5, 4 % serta pemerataan kesejahteraan dengan nasional.
Pemerintah membagikan keseluruhan berbelanja infrastruktur sebesar Rp 387 triliun pada th. ini. Kementerian PUPR memperoleh jumlah biaya paling besar Rp 101, 4 triliun.

” Kementerian PUPR sepanjang tiga th. ini memperoleh amanah mengelola serta membelanjakan biaya paling besar di banding kementerian atau instansi lain, ” kata Basuki.

Berbelanja modal

Basuki mengutamakan biaya Kementerian PUPR berbentuk berbelanja modal yang berbentuk menaikkan aset negara serta jadi penyokong perkembangan ekonomi.

Jalan Trans Papua (Biro Komunikasi Umum Kementerian PUPR)
Dari alokasi th. 2017 sebesar Rp 101, 496 triliun, jumlah berbelanja belanja modal Rp 76, 27 triliun (75, 1 %), disusul berbelanja barang Rp 22, 48 triliun (22, 2 %).
Dari berbelanja barang itu, Rp 5, 6 triliun salah satunya adalah berbelanja barang berkarakter berbelanja modal, serta berbelanja pegawai serta teratur Rp 2, 75 triliun (2, 7 %).

Kementerian PUPR juga lakukan pelelangan awal mulai sejak th. lantas serta akhirnya sampai sekarang ini sejumlah 2. 768 paket sudah terkontrak dengan nilai Rp 41, 4 triliun.

Jumlah itu terbagi dalam paket pekerjaan kontrak th. tunggal sejumlah 2. 166 paket sejumlah Rp 14, 06 triliun serta 602 paket kontrak th. jamak sejumlah Rp 27, 34 triliun.

Basuki membidik bisa merampungkan pelelangan semua 10. 851 paket kontraktual sejumlah Rp 76, 55 triliun, seperti terekam dalam system e-monitoring PUPR, paling lambat pada akhir Maret 2017.